08.44
nambah ilmu
Di Papua dan Papua Barat, ada bupati yang sanggup membeli dua pesawat Boeing, dan bupati yang tidak sadar sudah korupsi setelah membagi-bagikan dana APBD kepada rakyatnya.
Dalam kasus terakhir itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan tidak menemukan satu pun aset milik sang bupati untuk dijadikan bukti korupsi. Itu terjadi karena uang APBD tidak dipakai untuk memperkaya dirinya, tetapi disebar-sebarkan kepada masyarakat.
"Ini semua adalah buah dari pembiaran kita terhadap Papua dan Papua Barat. Mereka sudah lama diabaikan. Mereka sangat ingin bergabung dengan NKRI, tetapi buktikan bahwa Indonesia juga berniat menerima mereka, yakni dengan mengirim guru dan dokter sebanyak-banyaknya. Bukan malah tentara yang diperbanyak," tutur Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko di Jakarta, Rabu (2/11/2011).
Hingga saat ini, sekurangnya sudah 27 kepala daerah diproses oleh KPK. Beberapa di antaranya ada yang masih menjabat dan ada yang sudah menjadi mantan kepala daerah. Dan menariknya, kepala daerah yang diproses oleh KPK itu berasal dari berbagai partai.
Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tentu memiliki implikasi langsung terhadap masyarakat di tingkat daerah sehingga pengusutan kepala daerah korup tentu tidak boleh berhenti karena harus ada yang bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan.
Menurut Danang, korupsi kepala daerah disebabkan ketidakcakapan dalam mengelola keuangan daerah serta mengurus pembelanjaan dan penggunaan anggaran yang tidak patut. Akibatnya, selalu terjadi defisit anggaran di daerah dan timbulnya kerugian keuangan negara atau daerah
Posted in: Berita
0 komentar:
Posting Komentar